Pengadilan Agama Gresik

Mewujudkan Pendidikan Berkualitas atau Meningkatkan Birokrasi?

Pendidikan di Indonesia selalu menjadi sorotan utama dalam berbagai diskusi tentang masa depan bangsa. Seiring dengan visi besar Generasi Emas Indonesia 2045, Kemendikbudristek mengusung Wajib Belajar 13 Tahun yang diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar solusi yang tepat, atau justru hanya sekadar slogan politik yang tidak lebih dari sekadar janji kosong? Ketika berbicara tentang pemerataan pendidikan, kita harusnya mempertanyakan, apakah penambahan satu tahun lagi dalam kurikulum pendidikan kita benar-benar dapat menjawab masalah yang ada, atau justru malah akan memperburuk keadaan yang sudah rumit?

Wajib Belajar 13 Tahun: Janji Besar yang Mungkin Hanya Sebatas Impian

Wajib Belajar 13 Tahun terdengar sangat menggoda di atas kertas. Pendidikan yang lebih lama, tentunya bisa memberikan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan bagi siswa, bukan? Tapi coba kita tengok fakta yang ada. Sampai sekarang, Wajib Belajar 9 Tahun yang sudah diterapkan dengan berbagai tantangan saja, belum mampu menciptakan pemerataan pendidikan yang sebenarnya. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang masih berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak, apalagi jika kita berbicara tentang pendidikan lanjutan.

Sementara itu, pemerintah seolah-olah terfokus pada Wajib Belajar 13 Tahun tanpa melihat akar masalah yang lebih mendalam. Infrastrukturnya saja masih berantakan—sekolah-sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar, dan bahkan ada yang terpaksa belajar dengan cara yang sangat terbatas. Jadi, apakah dengan memperpanjang waktu pendidikan ini, kita akan benar-benar menciptakan pemerataan yang diinginkan, atau hanya mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendesak?

Wajib Belajar 13 Tahun: Antara Pemborosan dan Pemenuhan Kebutuhan Nyata

Tentu saja, setiap kebijakan memiliki niat baik. Wajib Belajar 13 Tahun seharusnya menjadi salah satu upaya untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, jika sistem yang ada sekarang tidak didukung oleh kualitas pendidikan yang baik, apa artinya meningkatkan durasi pendidikan? Kita sudah cukup sering melihat kebijakan pendidikan yang berubah-ubah, hanya untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kualitas pengajaran dan fasilitas masih jauh dari memadai.

Baca Juga: Pendidikan di Era Digital: Menjembatani Kesenjangan Pendidikan Global

Bahkan, beberapa daerah yang seharusnya menjadi prioritas untuk pembenahan pendidikan, justru sering kali terabaikan. Sementara kita terlalu sibuk dengan rencana memperpanjang masa pendidikan, kenyataannya, banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapat pendidikan yang layak pada jenjang yang sudah ada.

Solusi atau Masalah Baru? Menilai Kebijakan “Wajib Belajar 13 Tahun”

Tentu saja, memperpanjang durasi wajib belajar bukanlah hal yang sepenuhnya buruk, tetapi ini harus didukung dengan kebijakan yang lebih nyata dan aplikatif. Beberapa langkah berikut bisa menjadi solusi agar kebijakan ini tidak hanya menjadi angan-angan:

1. Perbaikan Infrastruktur Pendidikan

Sebelum melangkah ke tahap implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang baik.

2. Kualitas Pengajaran dan Guru

Pendidikan yang lebih panjang akan sia-sia jika tidak didukung oleh pengajaran yang berkualitas. Meningkatkan kualitas guru, pelatihan yang tepat, dan penilaian yang lebih ketat harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa siswa benar-benar mendapatkan manfaat dari durasi belajar yang lebih lama.

3. Akses ke Pendidikan Berkualitas di Semua Daerah

Fokus utama seharusnya adalah menghapuskan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Dengan sistem digital yang semakin maju, pemerintah bisa memperkenalkan metode pembelajaran jarak jauh yang lebih efisien.

4. Evaluasi dan Pemantauan yang Ketat

Agar kebijakan ini berjalan dengan baik, perlu ada evaluasi berkala terhadap implementasinya. Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas pendidikan meningkat dan bukan hanya sekedar memenuhi angka kelulusan.

Daftar Langkah untuk Mewujudkan Wajib Belajar 13 Tahun yang Berkualitas:

1. Perbaiki Infrastruktur Sekolah di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang terpencil dan terisolasi.
2. Tingkatkan Kualitas Guru dengan pelatihan yang berkelanjutan dan penilaian yang lebih ketat.
3. Penyediaan Akses Pendidikan Berkualitas untuk semua wilayah, baik melalui sekolah fisik maupun platform pembelajaran digital.
4. Evaluasi dan Pemantauan Rutin terhadap implementasi kebijakan dan pencapaian yang telah dicapai.

Pendidikan Berkualitas Itu Lebih dari Sekadar Menambah Tahun

Pendidikan tidak akan pernah bisa dilihat hanya sebagai masalah durasi waktu. Wajib Belajar 13 Tahun yang digadang-gadang bisa mengubah segalanya, harus dilihat dengan lebih kritis. Jika kualitasnya tidak diperbaiki secara menyeluruh, penambahan satu tahun tidak akan membawa perubahan berarti. Yang lebih penting adalah memfokuskan perhatian pada kualitas pengajaran, pemerataan fasilitas, dan akses yang setara bagi seluruh siswa, tanpa terkecuali.

Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan setiap individu, dan salah satu elemen yang sering menjadi sorotan adalah ujian nasional (UN). Baru-baru ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (P2G) mengajukan desakan agar ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Hal ini mencuat setelah berbagai alasan mengejutkan yang perlu diperhatikan. Apa yang menjadi latar belakang desakan ini? Berikut ini adalah penjelasannya.

P2G Menilai UN Tidak Lagi Relevan

P2G atau Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai organisasi profesi yang mewakili para guru di Indonesia, menyuarakan bahwa ujian nasional (UN) sudah tidak relevan lagi sebagai tolok ukur kelulusan. Menurut P2G, UN justru memberikan dampak negatif bagi kualitas pendidikan dan psikologis siswa. Dengan adanya tekanan yang begitu besar, banyak siswa yang merasa tertekan dan stres menjelang ujian. Mereka merasa bahwa kelulusan mereka hanya bergantung pada satu ujian besar, yang sebenarnya belum tentu mencerminkan kemampuan mereka secara keseluruhan.

Dampak Buruk Bagi Psikologi Siswa

Salah satu alasan utama yang diajukan oleh P2G adalah dampak buruk terhadap kesehatan mental siswa. Banyak siswa yang merasa tertekan dan khawatir dengan kelulusan mereka, bahkan setelah berbulan-bulan belajar dan mempersiapkan ujian. Stres yang berlebihan ini dapat memengaruhi kinerja akademik dan menyebabkan kecemasan yang berlarut-larut.

Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh para ahli pendidikan menunjukkan bahwa stres terkait ujian berkontribusi pada penurunan konsentrasi dan kreativitas siswa. Hal ini berisiko menurunkan kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi fokus utama, bukan hanya sekadar kelulusan.

Sistem Evaluasi yang Lebih Menyeluruh dan Adil

P2G mengusulkan agar evaluasi kelulusan tidak hanya mengandalkan satu ujian akhir, tetapi dilakukan secara lebih menyeluruh. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menggabungkan berbagai metode penilaian, seperti tugas harian, ujian tengah semester, serta portofolio karya siswa. Dengan sistem ini, siswa tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi ujian, tetapi juga bagaimana mereka berproses sepanjang tahun ajaran.

Solusi Alternatif yang Diajukan P2G

P2G juga menyarankan agar ujian nasional digantikan dengan sistem penilaian berbasis kompetensi dan karakter. Menurut P2G, penilaian berbasis kompetensi dapat mengukur seberapa baik siswa memahami materi, sementara penilaian berbasis karakter dapat menggali sisi-sisi penting lainnya seperti kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab. Dengan begitu, kelulusan dapat lebih mencerminkan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Sebagai masyarakat, kita bisa mendukung desakan ini dengan ikut berdiskusi dan memberikan pendapat kita tentang pentingnya perubahan dalam sistem pendidikan. Pemerintah dan pihak terkait perlu mendengarkan masukan dari para pendidik, orang tua, dan siswa agar sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan mereka berhak untuk dinilai secara adil tanpa tekanan berlebihan.

Baca Juga: Mengapa Ujian Nasional Perlu Diubah?

---

Ayo Dukung Perubahan dalam Sistem Pendidikan!

Kamu bisa ikut berkontribusi dalam perubahan ini dengan menyuarakan pendapatmu. Ajak teman-temanmu untuk berdiskusi tentang bagaimana cara yang lebih baik untuk menilai kualitas pendidikan dan kelulusan siswa. Bersama-sama kita bisa membuat pendidikan Indonesia lebih baik dan lebih manusiawi!

Desakan P2G agar ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan menunjukkan pentingnya untuk memperbarui sistem pendidikan di Indonesia. Dengan memperhatikan dampak psikologis terhadap siswa dan mengganti sistem evaluasi yang lebih menyeluruh, kita dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya lulus, tetapi juga siap menghadapi tantangan hidup di masa depan. Menyuarakan perubahan ini adalah langkah awal untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.